Pemerintah Resmi Terbitkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Bisa Diakses Publik

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. 

Regulasi yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, hubungan industrial, pengupahan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini sudah dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen tersebut penting agar masyarakat dapat memahami secara langsung aturan yang menjadi landasan dalam bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, regulasi ini perlu diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam dunia kerja, baik pekerja, pencari kerja maupun pemberi kerja.

BACA JUGA:Pengangguran Masih Tinggi, Kemnaker Kembali Tekankan Pentingnya Pelatihan Kerja

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin, 9 November 2026.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab

UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Materi pengaturannya mencakup berbagai tahapan dan aspek kehidupan kerja.

Beberapa substansi yang diatur di antaranya ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, serta peningkatan produktivitas.

Regulasi tersebut juga mengatur pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, hingga penggunaan tenaga kerja asing.

BACA JUGA:Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi Gratis bagi Korban PHK 2024–2026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Pada aspek hubungan kerja, UU ini mencakup pengaturan hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, serta hubungan industrial.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, hingga penyidikan.

UU ini juga memuat ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Kemnaker Tekankan Pelindungan Pekerja di Seluruh Tahapan Kerja

Sumber: