‎Data Kependudukan Jadi Penghubung Layanan Publik, Dukcapil Perkuat Pemanfaatan Identitas Digital

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemanfaatan data kependudukan semakin strategis dalam mendukung keterpaduan pelayanan publik di Indonesia. Melalui penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri terus mendorong kemudahan akses layanan masyarakat lintas sektor.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan data kependudukan kini menjadi salah satu fondasi penting dalam proses verifikasi identitas masyarakat. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, transportasi, hingga perlindungan sosial.

“Keterhubungan data tersebut memungkinkan instansi pengguna memastikan identitas masyarakat secara lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan,” katanya kepada awak media, Senin (9/11/2026).

BACA JUGA:Kemendagri Minta Camat Kerja Super Keras Kawal Program Prioritas Presiden

Berdasarkan data per 3 November 2026, sebanyak 7.833 lembaga telah bekerja sama dengan Dukcapil dalam pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama ini memungkinkan lembaga pengguna melakukan verifikasi identitas penduduk sebagai bagian dari proses penyelenggaraan layanan.

Salah satu pengembangan pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui integrasi IKD dengan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Integrasi ini mendukung penerapan sistem akses masuk terpadu atau single sign-on, pengenalan wajah (face recognition), serta verifikasi menggunakan data NIK.

“Penerapan ini diharapkan dapat memperkuat proses pemeriksaan identitas masyarakat dalam ekosistem layanan perlindungan sosial, sehingga proses pendataan dan pelayanan kepada calon penerima manfaat dapat berjalan lebih terintegrasi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan uji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025, tercatat sebanyak 359.079 kepala keluarga telah terdaftar. Dukungan aktivasi IKD juga menyasar calon penerima manfaat serta petugas pendamping, di antaranya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta operator desa dan kelurahan.

BACA JUGA:Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA Raih Penghargaan Innovative Public Official Leader

Selain perlindungan sosial, integrasi data kependudukan juga dikembangkan untuk mempermudah pengurusan dokumen identitas anak setelah kelahiran.

Melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan SATUSEHAT, data fasilitas pelayanan kesehatan dihubungkan dengan sistem administrasi kependudukan guna mendukung penerbitan akta kelahiran.

Integrasi yang diluncurkan pada 11 Agustus 2026 tersebut bertujuan mengurangi kebutuhan orang tua untuk datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil.

Dengan sistem yang semakin terhubung, proses pengurusan dokumen kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah dan praktis, sehingga orang tua dapat lebih fokus pada perawatan serta kesehatan bayi.

Sumber: