120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

JAKARTA, DISWAY.ID – Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.

Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Penyerahan dilakukan oleh perwakilan anggota dari delapan fraksi dan diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.

BACA JUGA:Mahfud MD Nilai Gibran Lebih Baik Mundur, Singgung Kasus Soeharto dan Gus Dur: Jangan Buang-buang Waktu!

Jumlah 120 anggota itu berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membenarkan jumlah pengusul yang menyerahkan dokumen tersebut.

"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan, penggunaan hak konstitusional tersebut merujuk Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Khozin, usulan HMP dapat menjadi pintu masuk bagi DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan perbuatan tercela atau kondisi tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden.

BACA JUGA:AHY Buka Suara Usai Digadang Pengganti Gibran, Bilang 'Enggak' Sampai Tiga Kali

"Pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden," kata Khozin dalam penyampaian usulan tersebut.

Menguatnya dukungan terhadap HMP juga ditandai dengan keputusan Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan sikap mendukung langkah konstitusional tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto sebelumnya menyampaikan keputusan itu setelah rapat pleno fraksi di Kompleks Parlemen, kemarin.

Dia mengklaim seluruh 110 anggota Fraksi PDIP telah menyepakati penggunaan jalur konstitusi melalui HMP. Langkah tersebut mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Sumber: