BEIJING, DISWAY.ID - Pemerintah Tiongkok menuding pernyataan Menteri Luar Negeri Taiwan Taiwan Joseph Wu tidak etis dan berbau provokasi yang menyebabkan hubungan Tiongkok dengan Israel termasuk Amerika Serikat memburuk.
Tuduhan Joseph Wu itu ditulis dalam surat kabar Jerusalem Post beberapa hari lalu. Bahkan Pemerintah Tiongkok merasa terganggu dan meminta Jerusalem Post menghapus hasil wawancara dengan Joseph Wu karena mengandung provokasi.
Permintaan Tiongkok itu dijelaskan oleh salah satu Redaktur Jerusalem Post yang meminta namanya tidak disebutkan.
BACA JUGA:Iran Kirim Pesan Mengerikan untuk Pelaku Pembunuhan Sayyad Khodai
“Saya menerima telepon dari Kedutaan Besar Tiongkok di Israel. Jelas bahwa saya harus menghapus laporan ini, atau mereka akan memutus hubungan dengan surat kabar ini, dan menurunkan level hubungan dengan Israel. Tidak perlu saya katakan apalagi harus dihapus,” terang redaktur tersebut dikutip dari Kantor Berita Parstoday, Rabu 1 Juni 2022.
Menlu Taiwan dalam wawancara dengan surat kabar Jerusalem Post melemparkan sejumlah tuduhan terhadap Tiongkok, dan menyebut Beijing sebagai "tirani". Tiongkok dituding haus dengan kekuasaan dan berupaya mempertebal kekuasaannya dengan mencaplok perairan Taiwan.
Diplomat Tiongkok yang berada di Tel Aviv pun turun tangan bahkan telah memperingatkan Taiwan untuk lebih santun dalam memberikan tanggapan atau komentar terkait situasi dan kondisi global saat ini. Pada saat yang sama, diplomat Tiongkok itu memperingatkan jika wawancara tersebut tidak dihapus, maka level hubungan Beijing dan Tel Aviv akan turun.
Hubugan Tiongkok dengan Taiwan dewasa ini memanas. Bahkan Taiwan merasa terancam dengan sejumlah manuver yang dilakukan Tiongkok di perairan mereka.
BACA JUGA:Mendadak Erdogan Telpon Putin, Ini Isi Pembicaraannya
Sampai-sampai Pemerintah Taiwan memperpanjang masa wajib militer untuk memperkuat kekuatan militernya dengan dalih kemungkinan serangan Tiongkok.
Tiongkok sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka dan tidak mengakui klaim kedaulatan Taiwan. Sebaliknya, Taiwan, yang mendapat dukungan Barat untuk memisahkan diri dari Tiongkok, tidak menerima aturan Beijing. Perbedaan ini telah menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut.
Menurut laporan YJC, Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng menegaskan bahwa Taiwan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang wajib militer menjadi lebih dari empat bulan.
Menteri pertahanan Taiwan mengklaim bahwa tujuan dari pelaksanaan rencana itu adalah kekhawatiran terkait tekanan militer Tiongkok.
BACA JUGA:Sirine di Kantor Kementerian Perang Israel Mendadak Berbunyi, Tanda Bahaya!
Kantor Kepresidenan Taiwan juga pernyataan bahwa isi pelatihan wajib militer harus diubah sehingga mereka yang melakukan wajib militer dapat secara efektif menanggapi kebutuhan perang modern dan memperkuat kemampuan angkatan bersenjata dalam perang asimetris.