“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih,” katanya.
Presiden berpesan agar Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 melanjutkan semangat untuk mengawal aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri.
“Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini. Harus berhasil. Belanja produk dalam negeri haru berhasil,” ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa hingga triwulan I 2022 e-katalog masih didominasi produk impor baik secara produk tayang maupun realisasi transaksi.
Namun, hal itu berangsur membaik seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menurut Ateh per 13 Juni 2022 untuk pertama kalinya produk dalam negeri menyaingi produk impor dalam hal produk tayang di e-katalog dan jumlah transaksi.
“Hasil validasi kami menunjukkan komitmen penyerapan produk lokal senilai Rp 722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp 180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp 400 triliun," katanya.