SERANG, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bakal merampingkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Usulan perampingan OPD itu juga sudah disampaikan ke DPRD Provinsi Banten. Setidaknya ada 9 OPD hilang dengan rencana perampingan tersebut.
Dampaknya, sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten setara kepala dinas atau badan berpotensi dialihkan menjadi fungsional.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov bakal menerapkan pemerintahan yang hemat struktur kaya fungsi.
BACA JUGA:Kejati Usut Dugaan Korupsi di Bank Banten, Kredit Macet Berpotensi Rugikan Keuangan Negara
“Kita menuju ke sana,” ujar Al di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, kemarin.
Al mengaku pihaknya berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pemprov.
Salah satunya adalah dengan menyusun kembali susunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).
Selain itu, terus secara masif menekan celah-celah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
BACA JUGA:Tribun Adu Banteng Tingkat 3 Rubuh, 4 Tewas dan 70 Orang Terluka
Dengan prinsip hemat struktur tapi kaya fungsi itu, dirinya tak membantah akan adanya kemungkinan surplus pejabat esleon II.
Jika hal itu terjadi maka salah satu solusinya adalah dengan menjadikan mereka sebagai pejabat fungsional.
Ia mengatakan, saat ini banyak pilihan bagi para pejabat.
“Bahwa saat ini sedang sistem fungsionalisasi jadi semua berpeluang mendapatkan jabatan, baik itu fungsional ataupun struktural,” ujar Al.
BACA JUGA:Heboh! Penemuan Benda Bersejarah Abad ke-17 Era Kesultanan Banten di Bekasi, Seperti Apa Rupanya?