Pra-Rekonstruksi Baku Tembak Brigadir J dan Bharada E Diperagakan, Ini Reaksi Polisi

Sabtu 23-07-2022,09:56 WIB
Reporter : M. Ichsan
Editor : Dimas

"Setiap senjata dari pendidikan dibilang kalau itu istri pertama, maksudnya tidak boleh dipakaikan ke orang lain," terang Irjen Napo Batara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 Juli 2022.

Selain identitas pemiliknya, Napoleon menyebutkan terdapat nomor hingga senjata tersebut bisa diketahui melalui nomor proyektil yang sudah ditembakan.

"Itu tercatat namanya, nomornya, tidak boleh dititipkan harus dibawa ke mana-mana," ujar Napoleon.

BACA JUGA:FP 2 Seri 12 Formula 1 Perancis Duo Ferrari Dominasi Catatan Waktu Tercepat

Makanya, terdapat aturan yang dapat menjerat pemilik aslinya yang telah memberikan senjata khusus tersebut kepada orang lain.

"Kalau itu terjadi, itu pelanggaran berat," tegas Napoleon.

Untuk kasus Bharada E, sejauh ini polisi belum mengungkap identitas pemilik senjata api Glock 17.

Padahal terdapat alat bukti dari jenis proyektil yang digunakan dari pistol Glock 17 saat proses otopsi.

BACA JUGA:Jika Senjata Glock 17 Milik Selain Bharada E, Irjen Napoleon Bonaparte: Kalau Terjadi, Itu Pelanggaran Berat!

Irjen Napoleon kembali menerangkan soal syarat kepemilikian sebuah senjata api, salah satunya harus melalui rekomendasi ahli psikologi.

"Kalau untuk mendapatkannya harus menurut psikologi, tidak boleh temperamen," kata Irjen Napoleon.

Dan seperti disinggung tadi, pemilik senjata api, apalagi Glock 17, juga harus berdasarkan rekomendasi ahli penembak.

"Kemudian dalam kategori tertentu ahlinya ada, kemudian dia harus mahir menggunakannya," tutur Irjen Napoleon.

BACA JUGA:Bukan Bharada E? Kepemilikan Senjata Glock 17 Hanya untuk Anggota Berpangkat: 'Tergantung Kebijakan Pimpinan'

Selain itu menurut Napoleon, setiap anggota Polri akan menerima senjata api dengan jenis yang berbeda-beda, semua tergantung pangkat seorang anggota Polri.

"Sebetulnya bukan kewenangan saya untuk menjawab itu, tetapi yang saya tahu untuk penggunaan senjata itu semua diatur kebijakannya oleh pimpinan kesatuan dan departemen yang menanganinya contohnya kalau di Mabes itu Baintelkam. Silakan ditanyakan ke Baintelkam," paparnya.

Kategori :