Seharusnya, kasus yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dapat ditangani dengan segera dan cepat, apalagi ini menyangkut nama baik Polri.
"Karena gagal membuka misteri Brigadir J yang terjadi di bawah wilayah hukum Metro," ucapnya menambahkan.
Lanjut Ade, saat ini kredibilitas Polri menjadi korban, perlu dipertaruhkan seiring belum terkuaknya kasus kematian Brigadir J.
Di luar sana, masyarakat sudah menanti panjang sejak tiga pekan lalu, berharap bahwa kasus ini dapat diketahui tersangka dan motifnya.
Polri perlu berjalan di atas motonya, bersikap presisi dan jangan sampai bersikap seperti oknum yang menyamar menjadi 'Tuhan', dapat membenarkan prilaku yang salah.
Jika terdapat sikap seperti itu dan benar terjadi, maka anggota kepolisian sendiri justru akan menjadi korban.
"Anggota saja bisa jadi korban, bagaiaman dengan masyarakat sipil?" tuturnya.
BACA JUGA:Arti Pelukan Irjen Fadil Imran untuk Irjen Ferdy Sambo di Mabes Polri, Ini Kata Kapolda Metro
Desakan Presiden Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan kedua kalinya agar kasus polisi tembak polisi segera dituntaskan.
Jokowi meminta Polri dapat mengungkap kasus ini dengan terbuka apa adanya atau secara transparan.
"Saya sudah tegaskan, kasus ini harus segera diselesaikan," jelas Jokowi dengan ekspresi geram.
"Ungkap kasus ini dengan apa adanya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polri tetap terjaga," sambungnya.
Kesaksian Bharada E
Bharada E yang diduga terlibat baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J telah lakukan pemeriksaan di Komnas HAM.