JAKARTA, DISWAY.ID-- Isu perang bintang di tubuh Polri terus bergulir dan mengundang keprihatinan mantan petinggi Polri.
Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, salah satunya yang turut menyoroti isu perang bintang akhir-akhir ini.
Isu perang bintang di Polri tersebut membuat citra baik korps bhayangkara yang sudah tinggi, kembali memudar jika tidak segera ditangani seksama oleh pihak terkait.
BACA JUGA:Isu Perang Bintang: Susno Duadji Sedih, Komjen Ito Sumardi tak Yakin
Bergulirnya isu perang bintang itu memang seiring pernyataan pensiunan anggota polisi di Kalimantan Timur, Ismail Bolong terkait setoran tambang ilegal kepada petinggi Polri kendati sudah diklarifikasi setelahnya.
Namun faktor lainnya, yang perlu diperhatikan oleh internal Polri yakni pengawasan internal secara berjenjang.
Pengawasan secara berjenjang tersebut, merupakan salah satu dari 3 hal yang bila diperhatikan akan turut memperbaiki citra positif Polri.
"Tiga hal, yang pertama semua ini adalah kelemahannya di aspek pengawasan secara berjenjang. Jadi, di sinilah terjadinya satu penyimpangan-penyimpangan," ucap Ito Sumardi, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club.
Kedua, sambung Ito Sumardi, adalah pengendalian.
BACA JUGA:Hapuskan Isu Perang Bintang, Polri Diminta Ito Sumardi Lakukan 3 Hal Penting Ini, Baca!
Dalam hal ini, Ito Sumardo menjelaskan pengendalian yaitu seorang pemimpin harus bisa mengendalikan kesatuan yang di bawah agar tidak melakukan penyimpangan dari norma yang telah ditetapkan berupa kebijakan.
"Yang ketiga yang paling penting, kalau mobil itu kan harus ada sopir, kepemimpinan itu juga berjenjang, dari mulai pimpinan tertinggi, pimpinan Polda, Polres. Nah kalau pemimpin-pemimpinnya ini tidak bisa memberikan contoh yang baik, anak buahnya pasti juga tidak akan bisa respect," ujarnya.
"Bahkan di bawahan membijaksanakan sendiri gitu kan. Apalagi misalnya, kalau saya menjadi seorang pimpinan kesatuan, saya nggak mau tahu yang penting saya ada setoran, setiap bulan saya musti ada setoran, lah yang di bawah pusing gimana supaya setoran, kan tidak mungkin dari APBN, ya dia harus cari dari sesuatu yang ilegal, ini kan sekarang sudah dipotong oleh Pak Kapolri tidak adanya setoran" imbunya.
"Pertanyaan saya apakah sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan yang mengawasi siapa? yang menilai siapa? Apakah sudah dipublikasikan?"
Ito Sumardi menekankan kelemahan bisa dilengkapi dengan kounikasi yang baik dengan publik. "Itu masyarakat jarang yang mengetahui, hingga di sini kita perlu membuka komunikasi publik, harus menunjuk orang-orang yang duduk di tempat-tempat tertentu yang harus memiliki kemampuan public speaking. Jangan istilahnya kita diem padahal kita sudah berbuat, tentunya masyarakat akan menilai polisi tidak berbuat, padahal polisi sudah bebruat baik. Itu pendapat saya," tutup Ito Sumardi.