Hapuskan Isu Perang Bintang, Polri Diminta Ito Sumardi Lakukan 3 Hal Penting Ini, Baca!

JAKARTA, DISWAY.ID - Eks Kabareskrim Polri, Ito Sumardi menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan Polri apabila ingin menghapus keburukan tentang isu perang bintang dari publik.

Diketahui akhir-akhir ini isu soal adanya perang bintang yang ada di internal Polri mencuat.

Isu tersebut menjadi heboh lagi usai Mahfud MD menyinggungnya saat mengomentari soal kasus Ismail Bolong.

BACA JUGA:Benang Kusut Isu Perang Bintang di Tubuh Polri, Eks Kabareskrim: Ada Reak Kecil yang Terlibat Orang Besar

BACA JUGA:Perang Bintang Ada Bukan untuk Saling Menjegal ke Puncak Pimpinan, Kasus Sambo Buka Semua Aibnya!

Bak peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, sudah ada kasus Sambo kini mencuat isu perang bintang, maka Ito Sumardi tak ingin Polri semakin terpuruk.

Ia pun akhirnya memberikan 3 tips agar Polri bisa kembali bangkit dan namanya 'harum' lagi di mata masyarakat Indonesia.

"Tiga hal, yang pertama semua ini adalah kelemahannya di aspek pengawasan secara berjenjang. Jadi, di sinilah terjaidnya satu penyimpangan-penyimpangan," ucap Ito Sumardi, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club pada SAbtu, 12 November 2022.

Kemudian yang kedua menurut Ito Sumardi adalah pengendalian, maksudnya seorang pemimpin harus bisa mengendalikan kesatuan yang di bawah agar tidak melakukan penyimpangan dari norma yang telah ditetapkan berupa kebijakan.

BACA JUGA:Bisnis Ilegal Dalam Lingkaran Perang Bintang Polri Diungkap Susno Duadji: Peran Polisi Besar di Sana

BACA JUGA:Gempar Isu Perang Bintang Polri, Demokrat Salahkan Sistem Perekrutan Kapolri: Melangkahi Beberapa Angkatan

"Yang ketiga yang paling penting, kalau mobil itu kan harus ada sopir, kepemimpinan itu juga berjenjang, dari mulai pimpinan tertinggi, pimpinan Polda, Polres. Nah kalau pemimpin-pemimpinnya ini tidak bisa memberikan contoh yang baik, anak buahnya pasti juga tidak akan bisa respect,"

"Bahkan di bawahan membijaksanakan sendiri gitu kan. Apalagi misalnya, kalau saya menjadi seorang pimpinan kesatuan, saya nggak mau tahu yang penting saya ada setoran, setiap bulan saya musti ada setoran, lah yang di bawah pusing gimana supaya setoran, kan tidak mungkin dari APBN, ya dia harus cari dari sesuatu yang ilegal, ini kan sekarang sudah dipotong oleh Pak Kapolri tidak adanya setoran"

"Pertanyaan saya apakah sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan yang mengawasi siapa? yang menilai siapa? Apakah sudah dipublikasikan?"

Sumber: