Peraturan itu untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia.
Akhirnya, Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1982.
Setelah penetapan ini, pemerintah kemudian mengatur melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
BACA JUGA:KPU Buka Suara Usai Dituding Lakukan Kecurangan Saat Verifikasi Faktual Partai Ummat
Setelah diakui Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1982, wilayah Indonesia bertambah luas dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2.
Deklarasi ini dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Berkat Deklarasi Djuanda itulah luas wilayah Republik Indonesia bertambah luas 2,5 kali lipat dari sebelumnya.
Pada tanggal 13 Desember, lahirnya pencetus Deklarasi Djuanda juga diinisiasi oleh pemerintah sebagai Hari Nusantara.
Kemudian tahun 2001 selalu diperingati dan dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun.
BACA JUGA:Sidang Meme Stupa Candi Borobudur Roy Suryo Kembali Ditunda Karena Permintaan JPU
Dari Deklarasi Djuanda itulah kemudian pada 13 Desember 1999 dicanangkan sebagai "Hari Nusantara" yang ditandai dengan penetapan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 di pada tanggal 11 Desember 2001.
Isi penetapan itu yakni menetapkan bahwa 13 Desember dinyatakan sebagai "Hari Nusantara" dan secara resmi masuk dalam perayaan nasional yang diperingati setiap tahunnya.
Tujuan Hari Nusantara
Ada empat tujuan diperingatinya Hari Nusantara setiap 13 Desember
BACA JUGA:Dugaan Pelecehan Seksual di Panti Asuhan Yatim Piatu Serang, Kemenag: Belum Terdaftar
1. Merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang)
2. Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (Mainstream) pembangunan nasional.