Banyak konsumen yang mendesak Lippo selaku induk MSU, untuk mengembalikan uang mereka.
"Dalam launching adanya pejabat negara yang ambil bagian dan saat ada masalah menghilang, jadi kemana saja pejabat negara tersebut,” ungkap Andre.
Seperti diketahui, saat proyek Meikarta pertama kali diluncurkan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam acara penutupan atas (topping off) bangunan dua tower pertama Meikarta, 29 Oktober 2017 lalu.
Saat itu dia ditemani sejumlah pejabat tinggi Lippo Group, salah satunya adalah James Riady selaku CEO PT Lippo Cikarang Tbk.
BACA JUGA:Skema Pengembalian Uang Konsumen Meikarta Diungkap Lippo Group, Anggota DPR RI: Akan Kami Kawal
Luhut Kok Diam Saja?
Andre menjelaskan seharusnya Luhut juga buka suara dan lakukan pemanggilan kepada pejabat Lippo.
Selain Meikarta juga terdapat kasus lain yang sama dan Andre menyarankan untuk segera mengirimkan surat pada komisi VI.
“Jika adanya pengaduan maka kami akan bergerak dan segera meminta perlindungan konsumen untuk melakukan pengawalan serta pengusutan,” tambah Andre.
BACA JUGA:Lippo Tuntut Konsumen Meikarta Rp 56 M, DPR RI: Negara Ini Bukan Republik Lippo
James Riady 'Diundang' DPR
CEO PT Lippo Group James Riady akan diundang oleh Komisi VI DPR RI untuk rapat dengar pendapat.
Dalam rapat tersebut, kata Andre, pihaknya akan mempertanyakan berbagai macam hal.
Mulai dari PKPU hingga adanya tuntutan Lippo kepada konsumen Meikarta senilai Rp 54 miliar.
Pansus akan dilakukan Andre dan rekan-rekan Komisi VI lain untuk penyelidikan masalah ini.
BACA JUGA:Meikarta, Megaproyek Lippo Grup untuk Ibu James Riady dan Jakarta yang Kini Didemo Konsumen