Nusron Wahid Buka Suara soal Tanah Jusuf Kalla: Eksekusi Belum Lewat Konstatering

JAKARTA, DISWAY.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya angkat bicara terkait tanah milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Makassar, Sulawesi Selatan, yang kini menjadi objek sengketa.

Nusron menjelaskan, konflik tersebut berawal dari perselisihan antara PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dengan pihak lain. Namun, di tengah proses hukum yang berjalan, tiba-tiba terjadi eksekusi lahan tanpa melalui tahapan konstatering atau pencocokan data lapangan terlebih dahulu.

“Itu kan ada eksekusi pengadilan, konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering,” ujar Nusron kepada awak media, Jumat (7/11/2025).

BACA JUGA:Kala Transjakarta Ingin Naik Tarif: Antara Subsidi, Pelayanan, dan Pukulan DBH

Menurut Nusron, ATR/BPN sudah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk meminta klarifikasi atas pelaksanaan eksekusi tersebut.

“Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan Negeri di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nusron menyebut ada dua aspek hukum yang tengah bersinggungan dalam kasus ini.

Pertama, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pihak bernama Mulyono. Kedua, keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla.

“Pertama, ada gugatan PTUN dari saudara Mulyono. Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat HGB atas nama PT Haji Kalla,” jelas Nusron.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyebut konflik lahan tersebut diduga kuat dipicu oleh praktik mafia tanah di wilayah Makassar.

BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Tak Takut dan Tak Dikendalikan Jokowi: Aku Hopeng Sama Beliau Kok Takut

Ia bahkan menuding adanya permainan kelompok bisnis besar di balik sengketa itu.

“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini,” kata JK.

JK juga merasa aneh dengan klaim kepemilikan tanah seluas 16,4 hektare oleh seseorang yang disebut berprofesi sebagai penjual ikan (Manjung Ballang).

Sumber: