Bakri merupakan hakim anggota sidang gugatan perdata yang dilayangkan Partai Prima.
Berdasarkan NIP, dirinya mulai diangkat pegawai negeri pada 1981.
Pria kelahiran 8 Mei 1961 tersebut berpangkat Pembina Utama Muda (IV/d).
Dominggus Silaban menjabat sebagai Hakim Utama Muda di PN Jakarta Pusat. ***
Sebelumnya, PN Jakpus pun memutuskan menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.
Diketahui, gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3/2023), dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
PDIP Dukung Hakim PN Jakpus Diperiksa
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mendukung Komisi Yudisial (KY) memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024.
"PDI Perjuangan mendukung langkah Komisi Yudisial untuk melakukan peninjauan bahkan pemeriksaan secara proaktif terhadap hakim-hakim yang menyidangkan perkara di luar kewenangan," kata Hasto.
Hasto juga mencurigai, bahwa ada kekuatan besar di balik putusan itu. Menurutnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) seharusnya berpolitik dengan pemahaman hukum yang didasari dengan konstitusi negara.
"Jangankan sebuah partai untuk ikut pemilu memerlukan syarat yang ketat, kita masuk perguruan tinggi pun memerlukan syarat yang ketat, bahkan kita masuk TK, SD, memerlukan syarat," pungkasnya.