JAKARTA, DISWAY.ID - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Galant yang secara terbuka menolak rencana reformasi sistem peradilan.
Netanyahu berencana untuk merombak sistem peradilan dengan memberikan kendali lebih banyak kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung.
"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan resmi, Senin 27 Maret 2023.
Yoav Galant merupakan merupakan sekutu setia Netanyahu. Ia berstatus sebagai anggota Partai Likud yang menjadi partai sayap kanan Netanyahu.
Namun, belakangan ini Galant menolak rencana perombakan peradilan yang diinisiasi oleh pemerintahan Netanyahu yang berujung pemecatan dari PM Israel itu.
"Keretakan sosial yang berkembang telah mengizinkan (tentara) dan badan-badan keamanan untuk masuk. Ini adalah ancaman yang jelas, langsung, dan nyata terhadap keamanan Israel," kata Galant dikutip dari CNN.
"Saya berkomitmen pada nilai-nilai Likud dan menempatkan Negara Israel di atas segalanya tetapi perubahan besar di tingkat nasional harus dilakukan melalui musyawarah dan dialog," sambungnya.
BACA JUGA:Pro Kontra Timnas Israel di Kubu Ormas Islam, Sikap PBNU, Muhammadiyah dan MUI 'Bertabrakan'
Langkah ini pun dipertanyakan oleh sekutu utama Israel, termasuk Amerika Serikat. Bahkan, rencana ini pun telah memicu gelombang protes di Israel.
Puluhan ribu pengunjuk rasa serentak turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem. Mengabaikan protokol keamanan, sebagian dari mereka berkumpul di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem
Sekitar tiga bulan sejak menjabat, koalisi nasionalis-agama Netanyahu telah terjerumus ke dalam krisis karena perpecahan pahit yang diungkapkan oleh rencana perombakan peradilan andalannya.
BACA JUGA:Dubes Palestina Temui Jokowi, Bahas Penolakan Timnas Israel ?
"Keamanan negara tidak bisa menjadi kartu dalam permainan politik. Netanyahu melewati batas malam ini," kata pemimpin oposisi Yair Lapid dan Benny Gantz dalam pernyataan resmi.
Mereka meminta anggota partai Likud Netanyahu untuk tidak ikut campur dalam "penghancuran keamanan nasional."