JAKARTA, DISWAY.ID-Pertama kali dalam sejarah Amerika, seorang presiden atau mantan presiden menghadapi tuntutan pidana.
Ialah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45 ini menghadapi lebih dari 30 dakwaan terkait penipuan bisnis.
Surat dakwaan telah diajukan dan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Tuduhan itu tidak diketahui publik saat ini, kata satu sumber, mengutip Thisdaylive.com, Jumat 31 Maret 2023.
BACA JUGA:Wow, Donald Trump Kembali 'Nyapres' di Tahun 2024
Jaksa Distrik Manhattan (DA), Alvin Bragg mengatakan, akan menghubungi pengacara Trump untuk membahas penyerahannya untuk menghadapi dakwaan.
Bragg mengatakan, kantor telah menghubungi pengacara Trump untuk "mengkoordinasikan penyerahannya" untuk dakwaan atas "dakwaan Mahkamah Agung, yang masih dirahasiakan."
“Bimbingan akan diberikan ketika tanggal dakwaan dipilih,” tambahnya.
BACA JUGA:Donald Trump Terancam Dipidana Setelah FBI Temukan 11.000 Dokumen Negara di Rumahnya
Trum menghadapi tuntuan pidana karena Kantor kejaksaan telah menyelidiki mantan presiden sehubungan dengan dugaan perannya dalam skema pembayaran uang suap, dan menutup-nutupi yang melibatkan bintang film dewasa Stormy Daniels pada pemilihan presiden 2016.
Seorang sumber mengatakan, tindakan hukum terhadap Trump mengguncang kampanye presiden 2024 ke fase baru – di mana mantan presiden telah bersumpah untuk terus mencalonkan diri walau menghadapi tuntutan pidana.
Kantor Bragg baru-baru ini memberi isyarat, pada awal Maret bahwa mereka hampir mengajukan tuntutan terhadap Trump setelah mereka mengundang Trump untuk bersaksi di depan dewan juri yang menyelidiki skema uang tutup mulut atau suap.
Untuk diketahui, calon terdakwa di New York diwajibkan oleh undang-undang untuk diberitahu dan diundang untuk menghadap dewan juri yang menimbang dakwaan. Tetapi Trump akhirnya menolak untuk tampil di depan panel.
BACA JUGA:Rumah Donald Trump Digerebek FBI, Dituduh Sembunyikan Catatan Kepresidenan
Adapun dakwan Trump, berawal dari penyelidikan Investigasi jangka panjang. Pertama kali penyelidikan dimulai di bawah pendahulu Bragg, Cy Vance, ketika Trump menjabat.
Saat itu penyelidikan terkait pembayaran $ 130 ribu atau setara dengan Rp 1.9 Miliar kepada Daniels pada akhir Oktober 2016.