Yayat Supriatna selaku pengamat tata kota menjelaskan bahwa dengan dipindahkannya IKN, di mana DKI Jakarta dikelilingi dengan sentra bisnis, tentunya akan terjadi pergeseran dan akan menjadi pusat bisnis baru.
BACA JUGA:Satu Grup dengan Vietnam Piala Asia 2023, Sandy Walsh Beri Pesan Menohok, Netizen: Kasih Keras Bro!
BACA JUGA:KPK Periksa 3 Saksi Kasus Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo
"Pertanyaanya adalah apakah orang akan tertarik lagi untuk berbisnis di pusat Jakarta, apalagi banyaknya muncul kota-kota baru di sekitar Jakarta," terang Yayat.
Salah satu dampaknya adalah pihak-pihak yang memback up pemerintahan selama ini, misalnya sektor informal dan UMKM yang akan kehilangan.
Yayat juga menyampikan bahwa dalam perencanaannya dengan memindahkan Ibu Kota, kita akan mendapatkan 10 kota metropolitan baru, di mana ini terdapat perencanaan kota Nasional.
Setidaknya ada enam alasan mengapa Pemerintah memindahkan IKN:
- Sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
- Kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional tidak merata.
- Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
- Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.
- Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar ada di Jabodetabek.
- Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.
BACA JUGA:Anak Polisi ARP jadi Tersangka Tabrak Lari, Iptu Darwis: Penyidik Independen!
BACA JUGA:Keponakan Wamenkumham Ditahan, Archi Bela Ditetapkan Tersangka Pencemaran Nama Baik Eddy Hiariej
Sedangkan Presiden Joko Widodo juga memberikan lima alasan mengapa memilih Kalimantan sebagai IKN yang baru:
- Minimnya risiko bencana alam yang akan melanda ibu kota baru.
- Lokasi Kalimantan Timur yang strategis di tengah Indonesia.
- Dekatnya ibu kota negara yang baru dengan dua kota yang telah ada dan terus berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
- Infrastruktur Kalimantan Timur yang relatif lengkap.
- Tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.
Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro yang saat itu menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa tujuan pemindahan IKN adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek dan mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur.
Selain itu juga mengubah mindset pembangunan dari Jawa-centris menjadi Indonesia-centris, memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif.