Hasto mengatakan, momentum Harganas ke-30 ini menjadi semacam pertemuan semua pihak terkait dalam gerakan menekan angka stunting.
BACA JUGA:Dorong Go Global, Menteri BUMN Erick Thohir Ajak PLN Kolaborasi dengan Perusahaan Energi China
Para kepala daerah hingga kepala-kepala dinasnya mengetahui secara detil dan teknisnya.
"Seperti banyak kepala daerah yang baru tahu jika ternyata program penurunan kasus stunting ada anggarannya," ujarnya.
Dia memberi contoh, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 memiliki anggaran Rp35 miliar yang harus dibelanjakan di bidang kesehatan.
Akibatnya, lanjut Hasto, anggaran tidak terserap, hanya di bawah 10 persen saja.
BACA JUGA:Mitsubishi akan Pamerkan 'The New SUV' di GIIAS 2023, Tawarkan 4 Mode Penggerak
"Otomatis programnya juga menjadi tidak berjalan dengan baik," kata Hasto.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Kiki Agus Suprapto, menambahkan, Kemenko PMK dan Kemenkes sudah melakukan daring roadshow dengan para kepala daerah.
"Setelah pimpinan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota tahu adanya angaran semua sektor siap berjalan," kata Kiki.
Dia menambahkan, para kepala daerah bisa menggunakan data stunting sesuai metode yang disediakan pemerintah.
BACA JUGA:Desak Kejagung Soal Korupsi BTS, PSI: Kasus Ini Harus Dibuka Seterang-Terangnya
"Semua alat harus sama, cover yang diukur harus sebanyak mungkin, dan punya integritas sebaik mungkin. Sesuai instruksi Presiden Jokowi," kata Kiki.
Puncak Acara Harganas 2023 di Palembang pada 7 Juli 2023
Pada hari perdana rangkaian Harganas ke-30 di Wyndham Opi Hotel, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan itu digelar pula Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting se Indonesia dan Evaluasi Capaian Semester I Tahun 2023 dan Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Daerah.
Pada hari perdana rangkaian Harganas ke-30 bertema "Menuju Keluarga Indonesia Bebas Stunting untuk Indonesia Maju" itu hadir Gubernur Sumatera Selatan H Herman Daru, Bupati Banyuasin H Askolani, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, Kiki Agus Suprapto.