JAKARTA, DISWAY.ID-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menanggapi soal dugaan video kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, yaitu PDI Perjuangan.
Komisioner Bawaslu RI, Puadi menyebutkan bahwa pihaknya akan meninjau terlebih dahulu terkait video yang diunggah oleh PDI Perjuangan.
BACA JUGA:Prabowo Dkk Dilaporkan Usai Deklarasi di Museum, Bawaslu: Laporan Tidak Memenuhi Syarat
Tidak hanya itu, bahkan sebagai penyelenggaraan pemilu, pihaknya akan melihat terlibih dahulu adakah potensi pelanggaran pada video tersebut.
"Ya kita akan lihat dulu," ujar Puadi saat ditemui media di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin, 28 Agustus 2023.
"Kita tetap konsisten melakukan pengawasan. Kita bisa lihat, ada enggak potensi-potensi pelanggaran administrasi etik, pelanggaran terhadap Undang-Undang lainnya," lanjutnya.
BACA JUGA:Daerah Rawan Politik Uang, Bawaslu : Tertinggi di Maluku Utara, Kedua Lampung, Ketiga Jawa Barat
Selain itu, Puadi pun menambahkan, jika memang ada pelanggaran, pihaknya akan mengidenrifikasinya apakah masuk ranah pelanggaran yang harus di tangani oleh bawaslu atau tidak.
"Kalau itu bukan ranah Bawaslu, bisa kita rekomendasikan. Ada satu kewenangan yang bukan merupakan kewenangan bawaslu," jelas Puadi.
Disisi lain, Puadi menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran baru bisa ditindak oleh pihak Bawaslu jika adanya temuan dan laporan.
BACA JUGA:Diadukan Bawaslu Ke DKPP, Begini Respons KPU
Oleh sebab itu, terkait video dugaan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu diperlukan adanya informasi awal terlebih dahulu seperti laporan dari masyarakat.
"Pintu masuk penanganan pelanggaran di bawaslu itu ada 2, temuan dan laporan. Kita tunggu informasi awal, hasil pengawasan bawaslu, tetap bawaslu konsisten melakukan pengawasan," jelas Puadi.
Sebagaimana diketahui, Beredar sebuah video dari salah satu partai politik peserta pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan yang berisikan ajakan untuk memilih partainya maupun bakal calon presiden (bacapres) yang diusung, Ganjar Pranowo.
BACA JUGA:Tak Bisa Akses Silon, Bawaslu Adukan KPU ke DKPP