Polemik usai Operasi Trikora
Setelah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, pemerintah Indonesia mengadakan sebuah pemilihan umum yang disebut Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak.
Pepera ini diawasi oleh PBB, namun banyak dikritik karena dianggap tidak demokratis dan manipulatif.
Sebab, dalam pemilu Pepera hanya sekitar 1.000 orang yang dipilih sebagai perwakilan rakyat Irian Barat.
Kabarnya pula mereka yang menjadi perwakilan dipaksa untuk memilih bergabung dengan Indonesia di bawah tekanan militer dan politik.
Hasil Pepera ini kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1969.
BACA JUGA:Myanmar Usir Diplomat Utama Timor-Leste, Ada Apa?
Pemberontakan Papua
Pepera ini menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan dari sebagian besar rakyat Irian Barat, yang merasa hak-hak mereka sebagai bangsa Papua tidak dihormati.
Mereka juga diduga mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia.
Beberapa kelompok Papua kemudian membentuk gerakan perlawanan bersenjata dan sipil, yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Movement (FPM).
OPM/FPM berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Papua dari Indonesia melalui berbagai aksi, seperti demonstrasi, protes, serangan, dan sabotase.
Konflik antara Indonesia dan Papua masih berlangsung hingga saat ini, meskipun telah ada beberapa upaya untuk mencari solusi damai.
Otonomi Khusus
Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Papua, yang memberikan hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya kepada rakyat Papua.