JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Joko Widodo sebelumya telah menjelaskan bahwa permasalahan di Pulau Rempang karena komunikasi yang kurang baik kepada warga untuk hal pembangunan.
Jokowi juga mengatakan sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.
BACA JUGA:PBNU Desak Pemerintah Selesaikan Situasi Konflik di Rempang
"Itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara dan diberikan solusi karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45," ujar ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat 15 September 2023.
"Tapi ini kurang dikomunikasikan secara baik sehingga terjadi masalah. Besok atau lusa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan ke sana memberikan penjelasan terutama siapa saja yang akan mendapatkan penggantian tersebut," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan," jelasnya.
BACA JUGA:43 Orang Ditangkap Kepolisian Pasca Ricuhnya Demo Pulau Rempang di BP Batam, Kapolri: Mereka Anarkis
Sementara itu untuk hal penyelesaian masalah yang ada di tanah Rempang, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan pihak Kejari Rempang siap menjadi bagian tengah dengan menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat.
"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," ungkap Herlina kepada awak media di Jakarta, Jumat 15 September 2023.
Herlina juga mengatakan dirirnya pribadi sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam.
Herlina juga menilai bahwa inti permasalahannya yang ada di tanah Rempang adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
BACA JUGA:Kapolri Tambah 400 Personel di Pulau Rempang: Untuk Pengamanan Mediasi dan Dialog
"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," tuturnya.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan bukan hanya komunikasi baik yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang, namun ada beberapa persoalan persoalan lain yang harus di selesaikan.
"Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," paparnya.
BACA JUGA:Andre Rosiade Minta Menteri Bahlil Datang ke Pulau Rempang: Selesaikan Ini!