PBNU Desak Pemerintah Selesaikan Situasi Konflik di Rempang

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyoroti kasus konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Ketua PBNU Gus Yahya dalam hal ini mengatakan PBNU mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah.

"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura') dan menghindarkan pendekatan koersif," ujar Gus Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2023.

BACA JUGA:Sejarah dan Pemilik PO Sugeng Rahayu: Dicap 'Sumber Bencono', 'Bus Hantu' Sampai si Lumba-lumba Jalanan

Gus Yahya menilai persoalan yang terjadi di Rempang tersebut kerap terjadi lantaran kurangnya keterlibatan warga dalam proses proyek pembangunan sampai terjadi komunikasi yang kurang baik hingga terjadi konflik.

"Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik," ujar Gus Yahya.

Sementara itu Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga mendorong pemerintah untuk melakukan dialog dalam menangani konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Gus Fahrur mengatakan fokus harus ada solusi yang diberikan pemerintah kepada warga Rempang.

BACA JUGA:Sempat Tegur Sutradara Konten Terlalu Vulgar, Kameraman dan Editor PH Film Dewasa Jaksel Malah Ditanggapi Begini

"Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengukuran lahan, memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah bersama masyarakat untuk membicarakan resolusi atas rencana pembangunan kawasan wisata tersebut dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal," ujar Gus Fahrur.

Dalam penanganan kasus Rempang, diketahui Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Jokowi menugaskan Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.

BACA JUGA:43 Orang Ditangkap Kepolisian Pasca Ricuhnya Demo Pulau Rempang di BP Batam, Kapolri: Mereka Anarkis

Presiden dalam hal ini menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang menjadi solusi bagi warga.

Sumber: