JAKARTA, DISWAY.ID-- Tersebar surat undangan terkait rencana pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 13.00 WIB.
Surat dengan Nomor 100.2.1.3/6074/SJ tersebut merupakan pergantian Suganda Pandapotan Pasaribu kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal.
Menanggapi kabar itu, Direktur Eksekutif Lembaga Indonesian Club, Gigih Guntor menyayangkan atas pergantian tersebut yang lebih tercium aroma politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
BACA JUGA:Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Capai di Atas 40 Persen
Gigih Guntor merasa pergantian Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung itu sangat aneh. Pasalnya, selama 7 bulan Suganda memimpin, wilayah tersebut justru mendapatkan penghargaan Indonesia Award 2023 dengan program gule kabung.
“Program yang melibatkan seluruh instansi pemerintah, Forkompida, stake holder dan masyarakat untuk mengeksekusi permasalahan secara bersama-sama. Gule Kabung diberi penghargaan karena menghadirkan pelayanan publik," ujar Gigih Guntor dalam keterangan resminya, Sabtu, 11 November 2023.
Selain itu, juga terdapat penghargaan yang diraih Suganda selama memimpin daerah itu, salah satunya Program Indonesia Pintar dari Kemendikbud Ristek.
"Suganda juga meraih penghargaan Program Indonesia Pintar dari Kemendibud Ristek, penghargaan indeks Pembangunan pemuda tertinggi dari Kemenpora dan penghargaan dukungan Gerakan Pembagian 10 juta bendera merah putih 2023 dari Kemendagri,” imbuhnya.
Saat surat undangan itu beredar, Gigih kaget memperoleh informasi bahwa Suganda akan diganti karena bersikukuh menjaga netralitas Penjabat Kepala Daerah dalam pemilu yang akan datang sesuai arahan arahan Presiden Jokowi.
“Kami memperoleh informasi bahwa Pak Suganda didatangi oleh utusan instansi Intelijen dan Kemendagri yang memintanya agar mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pilpres 2024 namun ditolak karena Pak Suganda memegang teguh netralitas ASN sesuai arahan Presiden Jokowi,” tuturnya.
Pergantian Pj Gubernur Babel dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.
“Pergantian PJ Gubernur Babel cacat prosedur, cacat administrasi melanggar Permendagri Nomor Tahun 2023, dan syarat aroma politik praktis menjelang pilpres. Oleh karena itu, perlu segera mereshufle Mendagri dan Kepala BIN demi pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.