JAKARTA, DISWAY.ID - Kritikan yang dilontarkan oleh para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi dianggap tindakan yang sengaja dilakukan oleh oknum untuk menghambat pergerakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Prof Andi Asrun mengatakan, kritik kampus terhadap Presiden Jokowi sudah terbantahkan ketika orang nomor satu di Indonesia itu menunjukkan netralitasnya di Pemilu.
"Menurut saya ketika Pak Jokowi katakan 'saya tidak kampanye', maka itu selesai tuduhannya memihak," ujar Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus' di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.
"Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," sambungnya.
BACA JUGA:Brewog Audio, Pasukan Battle Sound Siap Getarkan Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, Andi mengatakan, sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para civitas akademika.
Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan untuk menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi.
"Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral," kata Andi.
"Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," lanjutnya.
Halyang sama juga dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid. Dia menyebutkan, kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang biasa.
BACA JUGA:Kondisi Terkini GBK Jelang Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. Menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu.
"Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak," ucap Fahri Bachmid.
"Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi. Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," tambahnya.
Sementara, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan menilai, petisi kritik dari para civitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.