Hanya saja, kata Andri, tantangan besar akan dihadapi Prabowo-Gibran dengan program makan siang dan susu gratis.
Menurutnya harus ada protokol untuk memastikan penerima program tersebut tepat sasaran.
"Tantangan terbesar program itu nantinya adalah berkaitan dengan protokol, yang memastikan penerima program tepat sasaran, akuntabel dan transparan," imbuhnya dari Wageningen, Belanda.
BACA JUGA:Sindir Yang Tak Setuju Makan Siang Gratis, Prabowo: Kebangetan, Sebaiknya Belajar Lagi!
Pemborosan APBN
Dalam sebuah pernyataan, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, program makan siang dan susu gratis perlu anggaran Rp 400 triliun per tahun.
Andri menilai tak logis jika program makan siang dan susu gratis memangkas anggaran APBN hingga Rp 400 triliun per tahun.
"Banyak pakar sudah mengatakan itu gak logis," katanya.
Menurutnya APBN kita serba terbatas, sebab spending anggaran dari APBN di bidang pendidikan saja mencapai 20 persen dan kesehatan 10 persen.
"APBN kita serba terbatas, apalagi mandatory spending bidang pendidikan dan kesehatan, masing-masing 20 persen dan 10 persen, belum alokasi dana desa yang harus dialokasikan ke desa-desa setiap tahun," terangnya.
Minim Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dradjad sempat mengatakan selain menggunakan anggaran APBN, Prabowo dan Gibran perlu mendapatkan dana segar dari sumber lain.
Katanya, pemerintahan Prabowo dapat merevisi satu peraturan yang mana ada satu pasal yang dapat diubah demi realisasi program ini.
Setidaknya, dari revisi peraturan itu, Prabowo akan dapat anggaran Rp 104 triliun untuk program makan siang dan susu gratis.
Andri menjelaskan, secara keekonomian program Prabowo dan Gibran itu dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.