Fraksi di DPR memerlukan rekaman pemeriksaan di mana posisi KPK sebagai penegak hukum bukan sebagai pelaksanaan kebijakan maupun penentuan kebijakan.
Maka implementasi hak angket DPRD harus benar-benar dijalankan secara hati-hati dan penuh pertimbangan matang agar tidak menimbulkan dampak yang tidak semestinya terjadi.
Sekalipun hak angket DPR merupakan hak lembaga perwakilan yang diakui menurut konstitusi, tetapi pelaksanaannya harus senantiasa taat pada aturan dan mekanisme yang berlaku.