JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamarussamad menolak untuk membahas hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan politisi Gerindra bandingkan hak angket dengan hak supir angkot.
Menurutnya, masih ada aspirasi masyarakat yang mendesak untuk dibahas oleh DPR RI.
"Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkut," kata Kamrussamad di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.
BACA JUGA:Bisnis Tambang Bahlil Diungkap Jatam di Tengah Tudingan Isu Fee IUP Miliaran Rupiah
BACA JUGA:Ganjar Pranowo Ikut Dilaporkan IPW ke KPK Atas Kasus Dugaan Korupsi Bank Jateng
"Hak para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu anak-anaknya mereka masa depannya sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka," lanjutnya.
Kamrussamad mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan.
"Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok, bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok ia harus utang di warung ini lah aspirasi yang mendesak yaitu menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya.
BACA JUGA:IPW Resmi Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Bank Jateng ke KPK
Dia menyinggung soal respons dari pihak yang tidak siap kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan menggaungkan hak angket.
Menurut dia, tidak tepat menuduh pemilu berlangsung dengan kecurangan tanpa didasari ketentuan dalam undang-undang.
"Jangan sampai respons dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respons terburuk sepanjang reformasi ini," paparnya.
BACA JUGA:Korban Ledakan Mako Brimob Surabaya 10 Orang, Pecahan Kaca Lukai Anggota Brimob