JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku tak setuju dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian pada kabinetnya nanti.
Ia mengaku khawatir apabila rencana penambahan menteri kabinet Prabowo tersebut terealisasi maka akan membuat kordinasi berantakan.
"Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi," terang ungkap Mardani kepada wartawan, Senin 13 Mei 2024.
BACA JUGA:Bobroknya Bisnis MLM Dibongkar Bossman: Banyak Produknya Murahan dan Sistemnya Money Games!
BACA JUGA:Pembeli LPG 3 Kg Dibatasi, 41.8 Juta NIK Sudah Mendaftar
"Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” tambahnya.
Selanjutnya, Politisi Fraksi PKS itu menilai penambahan jumlah kementerian bisa memperumit masalah, terutama tentang kondisi keuangan.
Menurut Mardani potensi ini nantinya akan menimbulkan deretan permasalahan.
BACA JUGA:Kylian Mbappe Dicemooh Fans Ucapkan Selamat Tinggal, Perayaan Gelar Juara PSG Ternoda
BACA JUGA:Hizbullah Gunakan Rudal Lebih Besar Serang Israel, Wilayah Utara Ingin Dirikan Negara Sendiri
Adapun permasalahn tersebut, di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” pungkasnya.