PKB Akui Belum Ada Tawaran untuk Bahas Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

PKB Akui Belum Ada Tawaran untuk Bahas Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku partainya belum mendapat tawaran atau berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membahas jatah menteri di kabinet mendatang.-Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku partainya belum mendapat tawaran atau berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membahas jatah menteri di kabinet mendatang.

Cak Imin mengatakan soal pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. 

“Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa kita merasa punya kewajiban menyukseskan pemerintahan, tetapi secara moral, kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden,” ujar Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.

BACA JUGA:Protes Susi Pudjiastuti pada Jokowi Beri Izin Ekspor Pasir Laut: Sedimen Juga Penting untuk Kita

BACA JUGA:Heru Budi Sebut Kasus Kebakaran di Jakarta Didominasi Akibat Korsleting Listrik

Cak Imin mengatakan partainya tak memiliki kewenangan dalam penyusunan kabinet di pemerintahan selanjutnya.

"Nah, soal kabinet PKB sama sekali tidak punya kewenangan apa pun, mutlak itu hak prerogatif presiden. Sehingga kita secara moral punya tanggung jawab agar pemerintahan yang akan datang supaya betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan," ungkap Cak Imin.

Hal senada disampaikan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid, ia mengatakan sampai saat ini belum mendapat tawaran atau berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai jatah menteri di kabinet mendatang.

BACA JUGA:Update Prakiraan Cuaca Hari Ini di DKI Jakarta Pada Kamis, 19 September 2024

BACA JUGA:KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Restrukturasi untuk Dorong Daya Saing UMKM

"Belum, belum, enggak ada (penawaran), itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

"PKB belum berpikir itu (kursi menteri) dan itu memang kewenangan dan prerogatif presiden, tunggu saja," sambung dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: