JAKARTA, DISWAY.ID - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim mengapresiasi rencana Kementerian Agama mendirikan sekolah menengah Katolik negeri.
Menurutnya, hal ini menjadi kebijakan yang progresif mengingat Indonesia merupakan negara yang berbhineka tunggal ika.
BACA JUGA:Pegiat Pendidikan Apresiasi Gagasan Menag Dirikan Sekolah Katolik Negeri
"Karena memang selama puluhan tahun setelah merdeka, yang relatif mendapatkan tempat bagi pendirian sekolah-sekolah yang bercirikan agama, yang dominan adalah madrasah yang berasal dari kelompok agama Islam," kata Satriawan ketika dihubungi pada Sabtu, 18 Mei 2024.
Madrasah atau pesantren sendiri telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka, dan setelahnya, negara telah banyak mengakomodasi pendirian madrasah.
Sehingga, kelompok agama non-Islam belum mendapatkan fasilitas dari negara di dalam pendirian sekolah menengah, seperti Katolik, Kristen, hingga Hindu.
BACA JUGA:PPKn Beda dengan Pendidikan Pancasila, BPIP Terus Kuatkan Jaringan Melalui BTU Pendidikan Pancasila
Gagasan ini pun menjadi angin segar karena sejauh ini sekolah keagamaan negeri untuk kelompok agama selain Islam masih terbatas di level perguruan tinggi. Selamat
"Kalau level perguruan tinggi sudah ada yang agama Katolik, Hindu, Buddha. Tetapi kalau level pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) itu tentu ide yang menarik," lanjutnya.
Di samping itu, Satriawan menyebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama memiliki sejumlah PR yang perlu diperhatikan ketika mendirikan sekolah menengah Katolik negeri.
"Yang menjadi PR dari Kementerian Agama bagaimana membangun kualitas, baik dari sarana prasarana, kurikulum, guru, hingga lulusannya," paparnya.
Dengan begitu, sekolah ini menjadi sarana implementasi dari bagaimana negara mengakselerasi kualitas pendidikan secara nasional.