JAKARTA, DISWAY.ID - Sebagian masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana skema iuran Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan berlaku pada 1 Juli 2025 mendatang.
Pada kebijakan terbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tersebut, terdapat standarisasi pelayanan untuk pasien.
Jelang implementasinya, besaran iuran BPJS Kesehatan menjadi sorotan karena adanya penyetaraan standar.
Terkait hal ini, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Ahmad Irsan A. Moeis mengungkapkan adanya kekurangan dalam pemahaman masyarakat terkait iuran BPJS.
"Sebenarnya, untuk iuran itu kita melihatnya ada di sektor formal dan informal," ujar Irsan pada Kemencast #79 "Bagaimana KRIS Diimplementasikan?" melalui siaran YouTube, Senin, 3 Juni 2024.
BACA JUGA:BPJS Kesehatan Jakut Tegaskan KRIS Tidak Hapus Sistem Kelas
Dalam segmentasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Negara (JKN), terdapat sektor formal yang disebut Pekerja Penerima Upah (PPU).
Sektor ini tidak terdapat klasterisasi sehingga besaran iuran BPJS Kesehatan hanya berdasarkan besaran pendapatan.
"Berdasarkan pendapatan sebesar 5 persen dari batas minimum Upah Minimum Provinsi (UMP) dan maksimum 12 juta," jelasnya.
BACA JUGA:Ombudsman Tegaskan Skema Iuran dan Layanan KRIS BPJS Kesehatan Harus Berkeadilan
Pekerja Nonformal
Sementara itu, BPJS Kesehatan juga mengakomodasi pekerja nonformal dengan membagi menjadi kelas 1, 2, dan 3.
Pekerja informal, content creator misalnya, memiliki beragam variasi pendapatan.
"Tentu ini tidak bisa disamakan atau misalnya mau disamakan, itu harus dicari titik yang sama-sama bisa diterima.
"Untuk sektor nonformal inilah tidak bisa kita perlakukan itu. Dia relatif yang bayar, oleh karena itu, diperlakukanlah kelas 1, 2, 3 sesuai kemampuan," sambungnya.