Kini, karyawan hanya berharap pada perkara terakhir dengan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Kendati, hingga kini pihak karyawan tak juga mengetahui jadwal sidang perkara tersebut.
Ia berharap putusan tak memihak MHB yang menurut karyawan jelas-jelas tak memiliki merek. Apalagi, MHB tak memiliki toko maupun pabrik seperti halnya pihak karyawan.
Perwakilan karyawan sempat menanyakan secara langsung ke perwakilan MA. Perihal ada-tidaknya sidang hari itu, dan apakah perkara PK nomor 15 sudah diputus atau belum.
"Kata mereka hari ini tidak ada sidang, perkara PK nomor 15 belum diputus," jelas Janli, didampingi Putra Hendra Giri dari LQ Indonesia Law Firm dan Quotient TV.
Lebih lanjut, karyawan juga meminta Badan Pengawas MA, Komisi Yudisial hingga KPK, memeriksa para hakim yang telah memutus PK PT Polo Ralph Lauren Indonesia Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.
"Perkara ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi hakim MA harus adil dalam memutus, memikirkan nasib orang banyak," tandas Janli.