JAKARTA, DISWAY.ID -- Istana Kepresidenan membantah jika mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, mundurnya Airlangga dari posisi Ketua Umum merupakan urusan internal partai.
Sehingga, lanujut Ari Dwipayana tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Kejagung Tepis Isu Airlangga Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Minyak Goreng
BACA JUGA:DPP Partai Golkar Sebut Airlangga Mundur dari Ketum Tanpa Paksaan
"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin, 12 Agustus 2024.
Ari memastikan, hingga saat ini Airlangga masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Bidang Koordinator Perekonomian. Airlangga, juga hadir di IKN pada hari ini untuk mengikuti sidang kabinet paripurna.
"Sampai saat ini Bapak Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI. Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan mundurnya Airlangga Hartanto dari Ketua Umum berdasarkan sejumlah pertimbangan.
BACA JUGA:Waketum Golkar Bantah Airlangga Mundur Terkait Korupsi Minyak Goreng yang Ditangani Kejagung
Menurutnya, salah satu pertimbangannya yaitu demi soliditas partai.
"Dasar pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum, mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang," kata Doli di Kompleks Widya Chandra Jakarta Selatan, Minggu, 11 Agustus 2024.
Doli menyebut, tenaga dan kontribusi Airlangga lebih dibutuhkan di kabinet khususnya dalam masa transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.