JAKARTA, DISWAY.ID -- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah yang mau salurkan subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada plus dan minusnya.
Bhima menyebut bahwasanya subdisi energi diganti BLT bisa membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, sehingga mempercepat transisi energi.
"Subsidi energi diganti ke BLT disatu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus pangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi," katanya saat dihubungi Disway Senin 4 November 2024.
BACA JUGA:Tak Terima Subdisi BBM Justru Dinikmati Masyarakat Mampu, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus
BACA JUGA:Polisi Terjunkan 1.904 Personel Gabungan Amankan Aksi Reuni 411 di Patung Kuda
Namun di sisi lain, ia mengkhawatirkan bahwasanya tidak semua penerima BLT masuk kategori miskin.
Ia mengatakan bahwa BLT juga harus menyasar masyarakat aspiring middle class yang jumlahnya mencapai setengah dari jumla populasi Indonesia.
"Tapi perlu diperhatikan fakta bahwa penerima BLT dan pengguna bbm subsidi tidak semua kategori miskin," kata Bhima.
"Jika mekanismenya mau diubah maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga. Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen populasi," tambahnya.
"BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," tandas Bhima.
BACA JUGA:Viral Sopir Taksi Online Dipukul Penumpangnya di Jaksel, Diduga Oknum Perwira Polda Maluku
BACA JUGA:Pramono Ogah Tanggapi Pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal membuka opsi penyaluran subsidi energi dalam bentuk BLT kepada masyarakat miskin.
Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini atau menggunakan sistem "blending" atau pencampuran kedua skema tersebut.
"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam BLT kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," tutur Bahlil.