JAKARTA, DISWAY.ID-- Usai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dinyatakan akan resmi dimulai pada 1 Januari 2025 nanti, kritikan serta penolakan masih terus dilayangkan hingga saat ini dari berbagai pihak.
Terkini, sejumlah warganet juga sudah mulai beramai-ramai menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana kenaikan PPN 12 persen ini lewat platform media sosial X (sebelumnya). Bahkan, sejumlah warganet juga ramai menyuarakan ajakan untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat atau frugal living.
BACA JUGA:Dikritik Pengusaha, Ekonom Beberkan Dampak Kenaikan PPN 12 Persen ke Dunia Usaha
BACA JUGA:Waka DPR RI Yakin Prabowo Tak Akan Susahkan Rakyat soal Rencana Kenaikan PPN 12%
"Yang pengen ganti HP tahan, yang pengen ganti motor baru tahan, yang pengen ganti mobil baru tahan. 1 tahun aja, jangan lupa pake semua subsidi, gak usah gengsi dibilang miskin, itu dari duit kita juga kok. Kapan lagi boikot pemerintah sendiri," tulis pengguna akun @ma**l**
"Boikot pemerintah jalur frugal living struktural. Cermat dengan pengeluaran, beli di warung tetangga/pasar dekat rumah, buat daftar barang2 berpajak yg bisa dicari alternatifnya, minimalkan konsumsi," cuit pengguna akun @us***
"Ayo kita ramaikan demo ke pemerintah yang seperti ini. Kurangi konsumsi. Konsumsi ke yg ga kena pajak kaya sektor informal. Biar tau rasa," tulis pengguna akun @yu***
BACA JUGA:Kenaikan PPN 12% Tuai Polemik, Pengamat: Negara Lain Malah Lebih Rendah
BACA JUGA:PPN Naik 12% Mulai 2025, 5 Cara Menerapkan Frugal Living untuk Gaya Hidup Hemat
Sebelumnya, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa ada beberapa risiko yang sangat berpotensi akan ditimbulkan dari penerapan kebijakan ini.
Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Selain itu, ketidakpuasan ini dapat memunculkan resistensi sosial yang lebih besar, sebagaimana terlihat dari banyaknya penolakan yang sudah bermunculan
"Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, masyarakat berharap pemerintah hadir dengan solusi yang memudahkan kehidupan mereka, bukan justru membebani dengan tambahan pajak," ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Sabtu 16 November 2024.
BACA JUGA:Pimpinan DPR RI: Pemerintah Tak Mungkin Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen Karena Waktu Sudah Mepet
Tidak hanya itu, Achmad juga menambahkan bahwa kenaikan tarif PPN hampir pasti memicu inflasi, yang merupakan ancaman besar bagi stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga sektor usaha kecil dan menengah (UKM).