JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi X DPR RI menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), meskipun ada isu yang menyebutkan kemungkinan tersebut seiring dengan pemotongan anggaran.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menyebut adanya pemotongan anggaran hingga 50 persen dan potensi kenaikan UKT.
BACA JUGA:UKT Bisa Meroket! Efisiensi Anggaran Rp14,3 Triliun Picu Kekhawatiran Mahasiswa
BACA JUGA:UKT Terancam Naik, Menteri Satryo Bongkar Dampak Pemotongan Anggaran Rp14,3 Triliun
"Kemarin kan Menteri Satryo bilang katanya ada pemotongan 50 persen tuh bu BUPTN. Nah ada kemungkinan juga katanya UKT naik," katanya dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 13 Febuari 2025.
"Tapi kan ini kan efisiensi anggaran ini oke untuk masalah lain. Tapi untuk pendidikan tuh kayaknya nggak deh kalau dipotong kayak gitu," sambung Ledia
Ledia mengingatkan bahwa Komisi X telah menegaskan bahwa pengurangan BUPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) tidak boleh menyebabkan kenaikan UKT.
Ia menambahkan, kenaikan UKT yang ekstrem di PTN sebelumnya telah menurunkan kesempatan anak-anak untuk kuliah.
Selain itu, Ledia juga menyampaikan bahwa pemotongan bantuan sosial, beasiswa, dan pengurangan bantuan operasional bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 yang seharusnya tidak mengurangi akses pendidikan.
BACA JUGA:Cegah Efisiensi Berdampak ke Program Kemendikdasmen, P2G Saran Rampingkan Struktur Birokrasi
"Karena ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan," jelasnya.
Ledia juga menekankan pentingnya PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) memiliki usaha untuk menutupi biaya operasional kampus tanpa mengandalkan UKT mahasiswa.
"Operasional kampus itu mustinya kalau sudah ditutupi itu kan bisa menurun dong. Tidak harus mengambil dari UKT," ujarnya.
Komisi X DPR RI akan terus mendorong Kemendiktisaintek untuk membicarakan masalah ini dengan Kementerian Keuangan dan memastikan agar UKT tidak naik.
"Kita sedang menunggu mereka, karena kemarin salah satu amanatnya adalah mereka harus membicarakannya lagi dengan Kementerian Keuangan," tambah Ledia.