PT Timah sendiri merupakan perusahaan tambang milik negara yang menjadi sorotan karena dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam.
2. Korupsi Pertamina (Rp193,7 Triliun)
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi.-Akun YouTube @kejaksaan-ri-
Pertamina naik ke posisi kedua setelah terungkapnya skandal oplosan Pertamax yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun.
Sampai saat ini, kasus tersebut terus menjadi sorotan publik.
3. Kasus BLBI (Rp138 Triliun)
Kasus lama yang tak kalah fenomenal, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), masih bertengger di posisi ketiga dengan kerugian negara sebesar Rp 138 triliun.
4. Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group (Rp78 Triliun)
Kasus ini melibatkan praktik penyerobotan lahan yang merugikan negara hingga Rp 78 triliun.
5. Kasus PT TPPI (Rp37,8 Triliun)
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menempati posisi kelima dengan kerugian negara sebesar Rp 37,8 triliun akibat korupsi.
6. Kasus ASABRI (Rp22,7 Triliun)
Korupsi dana investasi di Asabri juga turut merugikan negara dengan total kerugian mencapai Rp22,7 triliun.
7. Kasus PT Jiwasraya (Rp16,8 Triliun)
Kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar Rp16,81 Triliun.
Hal ini dikarenakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi perusahaan.
Korupsi ini tentunya melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas.
8. PT Musim Mas (Rp12 Triliun)
Kejagung menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, termasuk PT Musim Mas Group sebagai tersangka korupsi izin ekspor minyak sawit mentah pada 16 Juni 2023.
Dalam putusannya, majelis hakim menilai para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun.
9. Korupsi Garuda Indonesia (Rp9,37 Triliun)
Kasus ini menyeret Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang terlibat dalam korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.