“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah baik yang ada di provinsi, kota madya dan kabupaten yang sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan 8 fokus area tersebut. Tetapi, tentu kami juga berharap bahwa ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” ucap Setyo.
Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih sangat jauh dari yang diharapkan yakni 68.
Ia mengingatkan kepala daerah terpilih dapat memberi penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi.
“Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi,” imbuhnya.
Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi langkah KPK terkait kerja-kerja pencegahan korupsi tersebut.
Dalam kesempatan ini, ia mengatakan keberhasilan daerah juga ada peran besar dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Terkait hal ini, peran APIP juga menjadi kunci karena tampilan daerah sangat ditentukan bagaimana profesionalisme dari APIP. Kita minta support terus dari KPK,” kata dia.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menjelaskan pembangunan MCP merupakan salah satu bentuk dari sinergi dan kolaborasi pengawasan, terutama yang berkaitan dengan pencegahan korupsi yang ada di daerah.
Ia berharap kerja sama KPK, Kemendagri dan BPKP bisa mengurangi tindak pidana korupsi di daerah.