Di sisi lain, dirinya juga menambahkan bahwa belanja pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk proyek-proyek yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian, bukan sekedar proyek mercusuar atau pencitraan politik.
BACA JUGA:Komisi I DPR RI Sempat Diminta Pandangan Soal Posisi Teddy Jabat Seskab
BACA JUGA:Dana PIP Senilai Rp300 Miliar Dikembalikan ke Negara, Ini Penyebabnya
“Pemerintah harus segera bergerak memperbaiki administrasi perpajakan, menata ulang prioritas belanja, serta memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring untuk menjaga stabilitas jangka panjang,” tegas Achmad.
“APBN 2025 harus menjadi titik balik menuju fiskal yang sehat, bukan awal dari krisis fiskal baru,” lanjutnya.