Amran punya jawabannya yakni anomali harga dan kecurangan.
"Ternyata beras yang dijual premium bukan premium, 80 persen. Beras dijual medium bukan medium, itu beras curang," ungkap Amran, membongkar praktik licik para oknum.
Selain pengoplosan, ditemukan juga beras dengan volume kurang dan kualitas di bawah standar.
Hasil temuan Kementan benar-benar disebutnya miris.
Beras Premium (136 sampel):
- 85,56 persen tidak sesuai ketentuan mutu.
- 59,78 persen tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.
Beras Medium (76 merek):
- 88,24 persen tidak sesuai mutu.
- 95,12 persen tidak sesuai HET.
- 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan.
Yang lebih mengejutkan, beras oplosan ini tak cuma beredar di pasar tradisional, tapi juga menjamah minimarket hingga supermarket terkenal.
BACA JUGA:Dana DOB Papua Mengendap di Bank, Tito Sebut Kepala Dinas Jadi Penghambat Realisasi
"Beredar, supermarket beredar. Itu kita ambil sampel-sampel dari sana semua. Dari semua tingkatan, kita ambil sampel itu," kata Amran.
Meski begitu, setelah kasus ini terendus, Amran menyebut bahwa minimarket dan supermarket sudah mulai menarik peredaran beras oplosan tersebut.
"Kelihatan ada pergerakan ditarik, dan mudah-mudahan itu berdampak baik untuk konsumen," harapnya.
Amran menegaskan, penarikan ini tidak akan mengganggu proses investigasi polisi, karena bukti-bukti sudah di tangan.
DPR Ikut Bertanya-tanya: Bulog Dilarang Intervensi Pasar?
Situasi ini juga membuat Komisi IV DPR RI geleng-geleng kepala.
BACA JUGA:Uang Tunai Rp 2,8 Miliar dan Sejumlah Senjata Api Disita KPK dari Rumah Eks Kadis PUPR Sumut
Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI, terang-terangan mempertanyakan mengapa harga beras terus naik, padahal cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog melimpah ruah, mencapai 4,19 juta ton hingga 30 Juni 2025.