Jumlah ini, lanjutnya, tiga kali lipat dari anggaran belanja modal Kementerian Perhubungan 2025 dan hampir 20 persen dari APBN sektor infrastruktur transportasi nasional.
Lebih lanjut, Achmad menyebutkan bahwa kondisi ekuitas Garuda masih negatif pasca restrukturisasi, dengan arus kas operasional yang sangat tipis. Ia menilai pembelian dengan skema finance lease maupun operating lease akan memperparah beban keuangan Garuda.
“Skema operating lease memang menghindari belanja awal, tapi tetap menciptakan beban kewajiban rutin. Finance lease apalagi, itu memperbesar utang di neraca,” paparnya.
Sebagai alternatif, Achmad menyarankan opsi pembelian bersama (joint procurement) dengan maskapai lain di kawasan ASEAN. Namun, ia mengakui bahwa kesiapan kelembagaan kawasan untuk skema semacam ini masih rendah.
INDEF Soroti Soal Dampak
Senada, Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa pembelian produk besar dari AS seperti pesawat Boeing bisa berdampak pada penurunan daya tawar ekspor Indonesia. Menurutnya, Indonesia masih sangat tergantung pada pasar AS untuk sejumlah komoditas penting.
“Misalnya impor kedelai dari AS mencapai USD 1,249 miliar dengan rasio ketergantungan 89 persen. Butana cair bahkan mencapai ketergantungan 54,1 persen,” ungkap Tauhid.
Ia menilai bahwa kebijakan perdagangan seperti ini harus dibarengi dengan strategi peningkatan ekspor agar tidak memicu ketimpangan dan defisit neraca perdagangan.
“Kita jangan hanya menjadi pasar. Harus ada perjanjian dagang yang saling menguntungkan,” tegasnya.
BACA JUGA:BNPP RI Dorong Perbaikan Infrastruktur di Pulau Penambulai yang Tergerus Abrasi
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN dan COO Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa rencana pembelian ini sebenarnya sejalan dengan arahan pemerintah dan merupakan bagian dari strategi negosiasi dagang dengan AS.
“Yang penting, sudah sesuai dengan rencana pemerintah. Tapi soal teknisnya, tanya ke Dirut Garuda, karena mereka pasti punya rencana kerja,” ujar Dony.
Dony juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pembelian ini benar-benar memberikan keuntungan ekonomi dan tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.