bannerdiswayaward

BNPP RI Dorong Perbaikan Infrastruktur di Pulau Penambulai yang Tergerus Abrasi

BNPP RI Dorong Perbaikan Infrastruktur di Pulau Penambulai yang Tergerus Abrasi

BNPP RI lakukan perbaikan sejumlah infrastruktur Pulau Penambulai yang tergerus abrasi-Dok. BNPP-

JAKARTA, DISWAY.ID - Pulau Penambulai, satu-satunya pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Aru, kini menghadapi ancaman nyata dari abrasi pantai yang terus menggerus wilayah daratan.

Terletak di Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Pulau Penambulai menjadi bagian penting dalam penguatan batas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan perairan Australia.

BACA JUGA:Rapat dengan DPR RI, Mendagri Jelaskan Prestasi Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

BACA JUGA:BNPP Pastikan PLBN Terpadu se-RI Siap Hadapi Arus Mudik

"Pulau Penambulai merupakan satu dari delapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kepulauan Aru yang menjadi titik referensi dalam penarikan garis pangkal batas negara," kata Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dalam keterangannya, Selasa, 22 Juli 2025. 

Namun, meski memiliki peran yang strategis, aksesibilitas menuju pulau ini sangat terbatas. Tidak ada jalur transportasi reguler dari ibu kota kabupaten, Dobo, ke Desa Warabal. Masyarakat hanya dapat mengandalkan speed boat sewaan dengan waktu tempuh 6-7 jam, atau menggunakan perahu kecil tradisional “katinting” untuk keperluan sehari-hari.

Sebagian besar warga Pulau Penambulai menggantungkan hidup dari sektor kelautan, seperti menangkap ikan dan membudidayakan rumput laut. Namun, abrasi yang semakin parah membuat aktivitas ekonomi mereka terganggu.

BACA JUGA:Pertahankan Prestasi 10 Tahun Berturut-turut, BNPP Raih Opini WTP dari BPK RI

Bahkan terjangan air laut mulai merambah hingga ke permukiman warga, khususnya saat gelombang pasang tertinggi yang biasa terjadi antara Mei hingga Agustus. Berdasarkan temuan dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI pada Juni 2024, tercatat sedikitnya 20 rumah warga mengalami kerusakan akibat abrasi pada tahun 2022.

Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya berdampak pada hunian, tetapi juga pada keberlangsungan infrastruktur dasar, aktivitas pendidikan, ekonomi, dan logistik. Jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan akan terus menggerus daratan dan mengancam keberadaan pulau dalam jangka panjang. 

Lebih dari itu, eksistensi masyarakat yang telah menetap secara turun-temurun di pulau ini juga berada dalam kondisi yang genting.

Pemerintah Desa Warabal dan warga setempat telah menyuarakan harapan mereka akan bantuan nyata dari pemerintah pusat.

Salah satu solusi mendesak yang saat ini dibutuhkan adalah pembangunan infrastruktur pengaman pantai seperti tanggul dan pemecah gelombang (breakwater). Sayangnya, tanggul yang saat ini ada telah mengalami kerusakan parah dan tidak lagi efektif menahan kekuatan gelombang laut yang kian intens.

BACA JUGA:Pertahankan Prestasi 10 Tahun Berturut-turut, BNPP Raih Opini WTP dari BPK RI

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads