Lewat Forum Perbatasan Laut, BNPP Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Lewat Forum Perbatasan Laut, BNPP Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

BNPP RI terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor di wilayah pesisir-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang diselenggarakan pada Rabu, 8 April 2026. 

BACA JUGA:Penampakan Tumpukan Uang Rp 11,4 Triliun di Kejagung, Diserahkan Langsung ke Presiden?

BACA JUGA:Ekspor di Perbatasan Makin Mudah, BNPP RI Fasilitasi Pengiriman Ikan ke Sarawak via PLBN Badau

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor unggulan lainnya.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yedi Rahmat, Jumat, 10 April 2026. 

Ia menegaskan, BNPP RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan peluang dan tantangan pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut. 

BACA JUGA:BNPP RI Dorong Perbaikan Infrastruktur di Pulau Penambulai yang Tergerus Abrasi

Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menekankan bahwa pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus utama program prioritas Kementerian Pariwisata periode 2025–2026.

“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” jelas Yusuf. 

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling guna mendukung kesiapsiagaan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan transformasi digital pariwisata melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi keharusan. Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), yang dapat dimanfaatkan daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jejaring pariwisata.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait