BNPP Pastikan PLBN Terpadu se-RI Siap Hadapi Arus Mudik

JAKARTA, DISWAY.ID - Dalam rangka mengantisipasi potensi lonjakan jumlah pelintas batas, baik orang, barang, maupun kendaraan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerbitkan Surat Edaran Sekretaris BNPP RI Nomor BWN.86/1063/III/2025 tentang Kesiapsiagaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Selama Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025 (1446 H), Rabu, 19 Maret 2025. 

Langkah ini diambil guna memastikan pelayanan publik di setiap PLBN Terpadu tetap berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.  

BACA JUGA:Sidang Eksepsi Anak Bos Prodia, Kuasa Hukum Keberatan atas Dakwaan Jaksa

BACA JUGA:Wali Kota Bekasi Pastikan Arus Mudik Lebaran Berjalan Lancar

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menginstruksikan kepada kepala PLBN di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk jajaran penyelenggara layanan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan ke-15 PLBN Terpadu dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran.

Berdasarkan surat edaran tersebut, sejumlah langkah strategis telah disiapkan guna optimalisasi pelayanan di setiap PLBN Terpadu seluruh Indonesia, di antaranya, berkoordinasi dengan Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) untuk penerapan rekayasa arus pelayanan apabila terjadi kepadatan perlintasan, dengan tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP).

Lalu, meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyelundupan barang, kendaraan, serta pelintas yang dicurigai memanfaatkan momentum Lebaran untuk melakukan pelanggaran hukum.

BACA JUGA:BNPP Dorong Pengembangan Simantipal Terealisasi Usai Sengketa RI-Malaysia Selesai

BACA JUGA:Viral Aksi Agoransi Patwal Pukul Mobil Saat Kawal Kendaraan Dinas di Tol Tangerang

Kemudian, menyusun rencana kontinjensi (contingency plan) guna menghadapi situasi darurat atau force majeure. Mendirikan posko bersama sebagai pusat kendali dan pos kesehatan untuk mendukung koordinasi antarlembaga.

Lalu, menyesuaikan jam operasional PLBN apabila diperlukan, dengan pemberitahuan resmi kepada masyarakat.

Selain itu, guna memastikan pelayanan publik tetap optimal, Nurdin menginstruksikan ke-15 kepala PLBN untuk mengatur jadwal piket petugas PLBN mulai 24 Maret hingga 7 April 2025.

"Pelayanan kepada masyarakat akan dioptimalkan baik secara online maupun offline untuk menyampaikan aspirasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025," kata dia.

Lebih lanjut, Nurdin juga mengumumkan usulan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai supporting staff dan tenaga pendukung operasional (TPO) di seluruh PLBN Terpadu. Usulan ini telah diterima oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI melalui Sekretaris BNPP RI. 

Sumber: