Koalisi Sipil, yang terdiri dari organisasi seperti YLBHI, PSHK, dan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, merumuskan 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati melalui petisi di Change.org yang telah didukung lebih dari 40.000 tanda tangan.
Tuntutan ini terbagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek (deadline 5 September 2025) dan 8 tuntutan jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026).
Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan dan korban demonstrasi 25-31 Agustus 2025, termasuk Sumari di Solo.
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
BACA JUGA:Duduk Perkara Nadiem Makarim Ditahan Setelah Terseret Kasus Chromebook Rp1,98 Triliun
6. Pecat atau beri sanksi tegas anggota DPR/partai politik yang tidak etis.
7. Umumkan komitmen partai politik untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis demokrasi.
8. Libatkan anggota DPR dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
10. Hentikan tindakan represif aparat dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan adili anggota aparat yang melakukan atau memerintahkan tindakan represif.