JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pegawai di Kementerian Agama yang menawarkan kuota haji khusus ke pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basakamah.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Khalid dan sejumlah jemaahnya yang sudah mendaftarkan diri dengan haji furoda pada 2024. Namun, pegawai Kementerian Agama itu kemudian datang menawarkan haji khusus.
BACA JUGA:Prabowo Bentuk Komite Reformasi Kepolisian, Mahfud MD dan Ahmad Dofiri Disebut Masuk Kandidat
"Ada oknum dari Kementerian Agama yang menyapaikan bahwa, 'Ustaz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi," kata Asep dikutip Jumat, 19 September 2025.
Ia menambahkan bahwa pegawai Kemenag juga menjanjikan kepada Khalid untuk langsung berangkat di tahun yang sama. namun, ada pungutan uang yang diminta.
"Oknum dari Kemenag ini kemudian menyampaikan, 'Ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan'. Nah, diberikan lah uang percepatan, kalau tidak salah itu, US$ 2.400 per kuota," jelas Asep.
Asep menjelaskan bahwa Khalid lantas menghumpun uang dari para jemaah setelah menyetujui permintaan tersebut.
BACA JUGA:4 Tentara Israel Tewas di Rafah, AS Kembali Veto Resolusi Gencatan Senjata PBB
BACA JUGA:10 Rekomendasi Image Generator AI Gratis Terbaik 2025
Uang tersebut selanjutnya digunakan diserahkan kepada pegawai Kementerian Agama.
"Dikumpulkanlah uang itu sama Ustaz KB ini, kumpulkan, diserahkanlah kepada oknum," tutur Asep.
Adapun, pada Selasa, 9 September 2025 lalu, KPK telah memeriksa Khalid Basamalah dalam kasus ini.
Ia mengaku didalmi soal visa haji bagi jamaahnya dari furoda menjadi haji khusus yang kuotanya ternyata bermasalah karena dapat tawaran dari seseorang.
Khalid menyebut biasanya jamaahnya berangkat menggunakan visa haji furoda. Namun, ia mengalihkan keberangkatan itu dengan menggunakan kuota haji khusus setelah mendapat tawaran dari Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Masud.