JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengeklaim bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) kepada pihak swasta dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kuota tahun 2024.
Bahlil menjelaskan, salah satu contoh nyata adalah kuota impor untuk salah satu perusahaan penyedia BBM swasta.
BACA JUGA:Bahlil Tegaskan Aturan Ketat untuk Kelola BBM, SPBU Swasta Wajib Ikuti Aturan
BACA JUGA:Pilot Project Pilah Sampah di Kab Bandung: Anak Muda Jadi Motor Penggerak Perubahan Lingkungan
"Kuota impor ini sudah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Misalnya, jika pada 2024 AKR mendapat kuota 1 juta kiloliter, maka untuk tahun 2025 ditambah 10%, menjadi 1 juta 100 ribu kiloliter," ujarnya usai rapat koordinasi bersama beberapa penyedia BBM swasta dan Pertamina di gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat 19 September 2025.
"Artinya kuota ini diberikan secara normal. Ini sudah diberikan," lanjut Bahlil.
Namun demikian, Bahlil mengakui bahwa cadangan BBM di SPBU swasta mulai menipis.
BACA JUGA:7 Bulan Pimpin Jakarta, Pramono–Rano Tetap Fokus KJP, KJMU, Job Fair dan Banyak Lagi!
BACA JUGA:Pemerintah Cari Solusi Antisipasi PHK Pegawai SPBU Swasta Imbas Kelangkaan BBM
"Jadi gak ada masalah menyangkut ketersediaan BBM. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis," ungkpanya.
Kendati itu, Ia mengaku bahwa ketersediaan BBM di Indonesia secara umum masih cukup untuk kebutuhan 18 sampai 21 hari ke depan.
"Terhadap kondisi BBM yang ada. Secara umum, posisi ketersediaan BBM kita per hari ini itu cukup untuk 18 hari sampai 21 hari," ungkapnya.
Dalam hal ini, Bahlil mengaku bahwa pemerintah telah menghasilkan beberapa poin kesepakatan dengan pihak penyedia BBM swasta untuk mengatasi kelangkaan cadangan BBM di SPBU swasta.
BACA JUGA:Demi Timnas Lolos Piala Dunia, I League Tunda Pekan 8 Super League