Menurut Dicky, dari perspektif One Health yang mencakup kesehatan manusia, hewan dan lingkungan program ini berpotensi meningkatkan akses protein hewani dan memperbaiki gizi masyarakat.
Meski begitu, ada aspek keamanan pangan yang tidak boleh diabaikan.
"Penyaluran sapi ini memerlukan jaminan standar kesehatan hewan sebelum, saat, dan setelah pemotongan. Jika tidak ada pengawasan ketat, risiko penyakit zoonosis seperti antraks, bruselosis, atau TBC sapi bisa meningkat," kata Dicky.
Ia menambahkan, praktik penyembelihan dan distribusi daging juga harus dilakukan secara higienis untuk menghindari kontaminasi bakteri berbahaya seperti Salmonella atau E.coli.
Dari sisi kesehatan hewan, Dicky menekankan pentingnya standar pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga sertifikasi dokter hewan.
Distribusi sapi lintas daerah juga berpotensi memicu penyebaran penyakit jika protokol karantina tidak dipatuhi.
"Distribusi nasional ini bisa menimbulkan stres pada hewan, memengaruhi kualitas daging, sekaligus meningkatkan potensi penularan penyakit. Animal welfare harus jadi perhatian," ungkapnya.
Selain itu, aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Menurut Dicky, mobilisasi sapi dalam jumlah besar berisiko meningkatkan jejak karbon, limbah kotoran, hingga pencemaran jika manajemen lingkungan tidak berjalan baik.
Meski begitu, ia melihat program ini juga membawa dampak positif berupa pemberdayaan peternak lokal. Adanya pengurangan ketergantungan impor sapi, hingga peluang mendorong peternakan berkelanjutan melalui biogas atau pupuk organik.
"Kalau dikelola dengan baik, program ini bisa jadi model nasional kurban yang halal, sehat, aman, berkah, dan berkelanjutan," tuturnya.
Namun, ia mengingatkan kembali agar pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi semata.
"Kalau tanpa sistem pengawasan kesehatan hewan yang ketat, risikonya bisa lebih besar dari manfaatnya. Perlu ada audit standar di setiap tahap. Mulai dari peternakan, transportasi, pemotongan, hingga distribusi daging," tandasnya.
Mempercepat Pertumbuhan Ternak
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, menegaskan keberhasilan program ini memerlukan sinergi penuh dari seluruh pihak.
"Upaya percepatan tidak akan berjalan tanpa dukungan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kita harus punya komitmen dan pemahaman yang sama. Jika tidak ada Inpres, swasembada hanya akan menjadi isapan jempol belaka," ujar Agung.
Dia memaparkan lima strategi utama P2SDN. Yaitu: peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi perah dan sapi pedaging, penyediaan lahan untuk investasi peternakan, dukungan skema pembiayaan khusus dan skema mitigasi risiko, penyediaan infrastruktur, serta penjaminan penyerapan hasil P2SDN.
"Tidak mungkin kita mencapai swasembada tanpa menambah mesin produksinya. Yaitu sapi perah bunting dan indukan," imbuh Agung.