IDAI mendesak agar pemerintah fokus pada tiga aspek utama yang harus dievaluasi dan diperbaiki:
BACA JUGA:Eduardo Camavinga Terbuka Pindah ke Liga Inggris, Mantan Pencari Bakat Man United Beri Bocoran
BACA JUGA:Tarif Listrik PLN Dipastikan Tidak Naik, ESDM Jelaskan Maksudnya
1. Keamanan Pangan (Food Safety)
IDAI menyoroti lemahnya kontrol terhadap higienitas makanan, mulai dari kebersihan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penanganan bahan baku, suhu penyimpanan, hingga pengemasan.
Kontaminasi silang, baik dari peralatan yang tidak bersih maupun petugas pengolah makanan, menjadi faktor risiko terbesar.
Dr. Piprim menegaskan bahwa BPOM dan Dinas Kesehatan setempat harus dilibatkan secara aktif dalam audit dan pengawasan keamanan pangan secara ketat dan berkelanjutan.
2. Kualitas Nutrisi (Nutritional Quality)
Selain keamanan, IDAI mendesak pemerintah memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi seimbang yang dibutuhkan anak-anak.
Kasus-kasus seperti ditemukannya bahan pangan yang tidak layak atau menu yang berisiko (misalnya, penggunaan ikan predator puncak yang tinggi merkuri) harus segera dihentikan.
BACA JUGA:PSI Bakal Umumkan Tokoh Nasional Bergabung Malam Ini, Ahmad Ali Cs Disebut Merapat
BACA JUGA:Pengerahan Pasukan non Organik TNI di Kabupaten Paniai Picu Keresahan
3. Moratorium dan Perbaikan Sistem
IDAI meminta agar pemerintah mempertimbangkan moratorium atau penghentian sementara di wilayah yang sering terjadi insiden, sambil melakukan perbaikan teknis secara mendasar.
Sistem pelaksanaan program harus diatur ulang secara bertahap dan terarah, dengan memprioritaskan daerah rentan dan memperkuat peran serta masyarakat atau lembaga yang memiliki standar Corporate Social Responsibility (CSR) keamanan pangan yang teruji.
"Programnya baik dan mulia. Yang harus dibereskan adalah teknis di lapangan agar tujuan tercapai tanpa menambah beban penyakit baru bagi anak-anak kita," tutup Dr. Piprim.