"Hasil kajian yang dilakukan merupakan dasar aksi Pembangunan di Kawasan Transmigrasi. Dampak secara numerik belum dipublikasikan,"ujar Handian kepada Disway pada Jumat, 26 September 2025.
Ia menjelaskan setelah jangka watu penelitian berakhir program ini akan dilaksanakan multi-tahun melalui sinergi Kementerian dan perguruan tinggi.
"Setelah penelitian berakhir akan dilaksanakan transfer rekomendasi kebijakan dan teknis hasil kajian ke Kementerian, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), kecamatan dan Desa yang menjadi Lokasi Kajian di Kawasan transmigrasi," jelasnya.
Handian menjelaskan terdapat program-progam inovasi dari IPB untuk program patriot ini.
Seperti One Village on CEO (OVOC) yang merupakan program inovasi dan pemberdayaan ekosistem bisnis perdesaan yang berbasis pada potensi unggulan desa (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Program ini memberkasi mahasiswa dan pemuda dengan fasilitas lahan, modal, pendampingan, teknologi, serta kemitraan pasar. Tujuannya membentuk ekosistem bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir.
Selain itu, terdapat pengembangan ekosistem bisnis desa. Lalu, kuliah kerja nyata. Serta berbagai kegiatan pengembangan masyarakat lainnya.
Ekspedisi Patriot dan Program Transmigrasi
Handian Purwasangsa mengatakan ekspedisi patriot mengubah pendekatan transmigrasi berbasis ilmu pengetahan, dengan skala partisipasi sumber daya manusia yang unggul.
Melalui program ini, lanjutnya, ada penggabungan antara riset dengan pengabdian Masyarakat.
Selanjutnya dibuat rekomendasi kebijakan sampai level teknis berbasis data dan terukur. Targetnya berdampak bagi masyarakat.
Direktur pengembangan masyarakat agromaritim ini menjelaskan kriteria kawasan transmigrasi yang menjadi lokasi penelitian ini.
Contohnya seperti wilayah 3T. Kebutuhan intervensi, potensi sumber daya lokal yang bisa dikembangkan, serta urgensi tata Kelola.
Misalnya daerah dengan tumpang tindih lahan atau potensi komoditas unggulan.
Kementerian transmigrasi menugaskan tim ke 154 kawasan yang mewakili berbagai wilayah. Seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Adapun tantangan utama dari program ini, kata Handian, salah satunya infrastruktur di desa atau kawasan transmigrasi yang masih minim dan butuh pengembangan.
Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB ini menambahkan kawasan transmigrasi yang utama adalah pembangunan infrastruktur.